nang desoku krungu2 pembuatan sertifikat melalui prona ada yg habis 1jt bahkan lebih,......saya mohon mf kalo saya mengulang2 hal ini,karena orang desa mungkin itu kelemahanya pas d tarik segitu mereka tdak meminta kwitansi.....jadi pertanyaan saya hal trsebut apa bisa kita kategotikan sebagai pungli....sekali lagi saya hanya brtanya,soalnya pak bupati prnah menyinggung kalo ini pungli akan memecat oknum perangkat desa yg bersangkutan....saya cuma bisa menunggu kabar baiknya saja trimakasih...  

Inspektorat Kab Lumajang Dalam rangka preventif pemerintah daerah berupaya melakukan penguatan kebijakan terkait penyelenggaraan PTSL. Program PTSL harus terus berjalan sesuai ketentuan sehingga sesuai harapan , dan terkait penanganan indikasi pelanggaran pihak APH (Aparat Penegak Hukum) sedang menangani kasus ini termasuk APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)