Terimakasih admin "lapor lumajang" sudah terima saya di group ini..????. Ada beberapa hal yg ingin saya tanyakan perihal masalah yg sedang saya alami yaitu terkait masalah "suwalek" tanah atau perpindahan atas nama surat kepemilikan tanah yg tadinya berupa kohir jual beli atas nama ibu saya (alm), yg ingin saya ubah menjadi SHM atas nama saya. Di sini saya mengalami kendala yaitu kurangnya persyaratan karena kohirnya hilang. Di samping itu timbul masalah lain yg datang dri tetangga yg tiba2 mengklaim sebagian tanah alm ibu saya ini adalah miliknya. Saya tidak bisa berbuat banyak karena kohir saya tidak ada,(hilang) dan pihak desapun juga tidak bisa membantu untuk data saya yg hilang karena salinan datanya di desa tidak ada.. Pertanyaan saya "apakah aktifitas jual beli pada waktu itu sekitar tahun 75an tidak ada salinan berkasnya di instansi pemerintah misalkan di kantor desa atau kecamatan atau dinas pertanahan dll." Karena yg saya dapat di kantor desa (kades) hanya data total luas tanah sekian meter dari buku berkas "LETER C" yg tanpa ada detail ukuran panjang kali lebar atau denah tanah. Dan apakah jika data saya ada di kecamatan atau lainya, apakah saya bisa meminta salinan berkasnya sebagai bukti kepemilikan atas nama ibu saya dan bagaimana prosesnya...? Mungkin itu yg saya sampaikan sedianya untuk di jawap saya ucapkan terimakasih.

Adhi Setyo WibowoBuku administrasi agraria di desa berupa buku C desa didalamnya termuat nomor letter C/nomor kohir masing2 warga pemilik tanah bekas tanah yasan bukan tanah negara. Ditambah buku kerawangan desa yang didalamnya termuat peta blok tiap desa/dusun/dasawisma dg batas2 pemilik tanah.Kalau kedua buku itu ada, maka sangat mudah melacak riwayat pemilik tanah meskipun letter C warga hilang.Perlu diingat.#belum tentu buku kerawangan di desa itu ada.Solusi masalah jenengan gini..1. Siapkan dulu SPPT PBB sebagai petunjuk awal (meski SPPT PBB itu bukan merupakan bukti hak milik) minimal jadi data lokasi tanah (persil dan alamat) serta perkiraan luas objek tanah.2. Menghadap aparat pemerintah desa untuk melacak letter C tersebut di buku C desa.. kalau tidak ketemu bisa saja petugas desa jaman dulu (tahun 70'an) lupa tidak membuatkan letter C turunan dari letter C induk ketika terjadi peralihan hak. ( jangan buru2 menyalahkan aparat pemdes yg sekarang)3. Aparat pemdes pemegang buku C Desa butuh waktu untuk melacak letter C (tapi kalau sudah paham biasanya lebih cepat) karena kerjaannya juga banyak tidak hanya melacak letter C saja (mohon dipahami)4. Ketemu/tdk ketemu biasanya aparat pemdes akan menghubungi atau kalau perlu mengundang pemilik lahan batas utara.selatan.timur dan barat untuk menggali data dalam mediasi..5. Diadakan pengukuran ulang serta penanda batas terbaru sesuai hasil mediasi.. lalu di berita acarakan.6. Pihak pemerintah desa membuatkan salinan letter C baru..7. Letter C tsb dibuat dasar untuk peralihan hak tanah. Berupa akta pembagian hak bersama/waris ke PPATS/camat.8. Akta tersebut baru dinaikkan ke Buku Sertifikat Hak Milik ( ke BPN) bisa mandiri lewat loket atau ikut PTSL.Saran saya jangan buru2 diajukan gugatan di pengadilan dan perbanyak koordinasi dengan Kades setempat. Semoga membantu..